UU Pesantren dan Perpres Pendanaan Jadi Landasan Dorongan Perda Batu Bara
UU Pesantren dan Perpres Pendanaan Jadi Landasan Dorongan Perda Batu Bara
BATU BARA — Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pesantren di Kabupaten Batu Bara didorong melalui penguatan landasan hukum dan mekanisme legislasi yang terarah.
Dalam diskusi dan sosialisasi UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang digelar DPC PKB Batu Bara, Senin (9/11/2026), Sarianto Damanik menjelaskan sejumlah dasar hukum yang relevan dengan pengembangan pesantren.
Sarianto, yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara dari Fraksi PKB sekaligus Bendahara DPC PKB Batu Bara, menyebut UU Nomor 18 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagai landasan penting.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pijakan untuk mendorong pembentukan Perda Pesantren yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia menyampaikan kesiapan PKB Batu Bara mengawal usulan agar dapat masuk dalam Propemperda.
Sarianto juga menekankan perlunya penyusunan naskah akademik dengan melibatkan pengasuh pesantren, NU, tokoh masyarakat, dan pemuda.
Ketua DPC PKB Batu Bara, Mustafa Kamal Rata, menyatakan bahwa Perda Pesantren diharapkan dapat memperkuat eksistensi dan kemandirian pesantren.
Dukungan terhadap agenda tersebut turut disampaikan DPC NU Batu Bara dan Forum Pemuda Gemkara.
Pembentukan Perda Pesantren diharapkan dapat dilaksanakan melalui kajian hukum, partisipasi publik, serta pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD.

Posting Komentar